Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Implementation of the 5th Precept for Persons with Disabilities in Obtaining Rights and Legal Protection at Work to Support Social and Economic Welfare

Abstract

Penyandang Disabilitas adalah salah suatu populasi minoritas di dunia yang salah satunya mempunyai hak bekerja dan hak untuk dilindungi oleh hukum. Mereka memerlukan pekerjaan untuk alasan yang sama seperti manusia normal yang lainnya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada pekerja penyandang disabilitas di PT Barata Indonesia (Persero). Prosedur penelitian dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dengan target sampel penelitian ditetapkan sebanyak 10 pekerja penyandang disabilitas di PT Barata Indonesia (Persero). Kriteria perektrutan data pada objek penelitian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang telah tersedia. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Barata Indonesia (Persero) selaku perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak – hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Persons with disabilities are a minority population in the world, one of which has the right to work and the right to be protected by law. They need work for the same reasons as any normal human being to earn a living and make ends meet. Policies and regulations related to legal protection for persons with disabilities in Indonesia are adequate, but overall they have not been implemented optimally. This study aims to identify the implementation of the Pancasila social justice concept on workers with disabilities at PT Barata Indonesia (Persero). The research procedure was carried out through library research, field studies, and in-depth interviews. This research is a preliminary study with the target sample being 10 workers with disabilities at PT Barata Indonesia (Persero). The criteria for recruiting data on the object of research are carried out based on the results of available medical examinations. The results of the study found that PT Barata Indonesia (Persero) as a state-owned company engaged in the construction sector has carried out its obligations by providing fulfillment of workers' rights as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.